ARCOM-MEDIA, Bandung. Dewan Pimpinan Daerah Paguyuban Advokat Sunda Indonesia Kota Bandung (DPD PAKSI Kota Bandung) secara resmi melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melalui mekanisme Class Action terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat, cq. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, serta Panitia Penyelenggara Pameran Senjata Tradisional Nusantara 2025.
Gugatan ini terdaftar dengan Nomor: 292 / PDT. 6 / 2025 / PN Bdg tanggal 3 Juli 2025, diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.
Gugatan ini dipicu oleh rencana Pameran Senjata Tradisional Nusantara yang akan diselenggarakan di Museum Sri Baduga Kota Bandung pada 29 Juli-31 Oktober 2025, di mana Kujang secara eksplisit disebut dan dipamerkan sebagai “Senjata Khas Jawa Barat”.
DPD PAKSI Kota Bandung, mewakili seluruh Masyarakat Sunda, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan.
“Kujang bukanlah senjata. Ini adalah benda pusaka adat budaya Sunda yang sakral, identik dengan budaya Sunda, dan merupakan ciri khas Bangsa Sunda,” tegas Kamaludin, S.H., salah satu kuasa hukum Para Penggugat, Selasa, (22/7/2025), di PN Bandung, jalan RE Martadinata.
Ia menyoroti bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pidana sebelumnya (No. 259/Pid.B/2011/PN.Sbg) telah menyatakan secara jelas bahwa Kujang tidak memenuhi unsur senjata sesuai Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.
Para Penggugat, yang terdiri dari sebelas individu yang mewakili jutaan Masyarakat Sunda di Jawa Barat dan diaspora, telah gigih memperjuangkan klarifikasi status Kujang selama bertahun-tahun.
Mereka melakukan berbagai sosialisasi, peringatan, dan bahkan mendirikan tugu “Kujang Bukan Senjata” di berbagai daerah. Namun, upaya Pemprov Jabar dalam pameran ini dinilai mencederai seluruh perjuangan tersebut.
“Kerugian materiil yang kami derita akibat perbuatan Para Tergugat sangat besar, setara dengan tujuh milyar rupiah,” ungkap Dandan Kusdani, S.H.
Sebagai bentuk ganti rugi, para penggugat mengusulkan agar Majelis Hakim memerintahkan Para Tergugat untuk membangun Monumen/Tugu atau Gedung Peringatan “KUJANG BUKAN SENJATA/ KUJANG PUSAKA ADAT BUDAYA SUNDA” di lokasi strategis di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat.
Selain ganti rugi, DPD PAKSI Kota Bandung mengajukan tuntutan provisi yang mendesak pembatalan pameran tersebut sepanjang menyebut Kujang sebagai senjata, serta melarang Para Tergugat menyebut Kujang sebagai senjata khas Jawa Barat.
Dalam pokok perkara, Para Penggugat menuntut agar:
– Gugatan dikabulkan seluruhnya.
– Para Penggugat diakui mewakili seluruh Masyarakat Sunda.
– Kujang ditetapkan sebagai Benda Pusaka Adat Budaya Sunda yang identik, ciri khas, dan disakralkan oleh Masyarakat Sunda.
– Keberadaan Budaya, Masyarakat, dan Bangsa Sunda dipusatkan di Provinsi Jawa Barat.
– Para Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
– Surat-surat terkait pameran dinyatakan cacat hukum dan tidak sah.
– Para Tergugat memusnahkan dan/atau menghapus semua dokumen/informasi yang menyebut Kujang sebagai senjata.
– Pemerintah Daerah menerbitkan SK tentang Kujang Bukan Senjata.
– Pemerintah Daerah dan DPRD Jabar menerbitkan Peraturan Daerah tentang Kujang sebagai Benda Pusaka Adat Budaya Sunda.
– Para Tergugat dihukum untuk meminta maaf kepada Masyarakat Sunda melalui media massa nasional.
– Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 7.000.000,- per hari atas setiap keterlambatan mematuhi putusan.
DPD PAKSI Kota Bandung berharap gugatan ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk menghormati dan melestarikan warisan budaya dengan benar, serta menjamin keadilan bagi Masyarakat Sunda. (BRH)
