ARCOM-MEDIA, Jakarta, (8/3/2024). Politisi Partai Golkar Melli Darsa menilai International Women’s Day menjadi momentum partai politik melindungi caleg perempuan dari pertarungan pasar bebas yang syarat dengan dugaan permainan kotor di Pilpres 2024.
Dorongan ini muncul di tengah kemungkinan banyaknya caleg perempuan berkualitas “hilang” dari daftar legislator terpilih periode mendatang.
“Sejarah perjuangan perempuan satu abad lalu adalah hak untuk dapat memilih,” kata Melli Darsa, Jumat, (8/3/2024)
“Gerakan ini terus berevolusi sampai perempuan pun bisa di pilih, tapi gerakan ini tidak boleh berhenti sampai disitu, gerakan ini harus sampai tahap ada kepastian perempuan intelektual dan berkualitas, duduk di legislatif, dan ini jadi tanggung jawab penuh Parpol,”ujar Melli Darsa, Caleg Dapil III Jabar ini.
Lebih lanjut Melli Darsa meminta pimpinan seluruh parpol politik membuka mata terhadap hambatan-hambatan yang di terima caleg perempuan selama proses kampanye.
Menurutnya Melli Darsa, perempuan lebih berat tantanganya dari sisi psikologis, fisik dan materi, belum lagi pandangan masyarakat yang sebagian masih patriarki dengan melihat laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin ketimbang perempuan.
“Distorsi sosial politik budaya ini nyata dalam pertarungan politik di dapil, ini saya alami, belum lagi dugaan permainan money politic yang bisa menguatkan pandangan di atas untuk tidak memilih perempuan, maka Parpol jangan berdiam diri atau membiarkan perempuan sendiri melawan itu semua,” ujar Melli Darsa.
Melli Darsa mengatakan parpol perlu melakukan intervensi dan kebijakan progresif untuk menyelamatkan caleg perempuan berkualitas.
“Karena itu, di Independence women’s day ini, saya sekali lagi menyuarakan perlunya tindakan afirmatif yang nyata dalam melindungi caleg perempuan,” kata Melli Darsa
Melli Darsa menambahkan, Pimpinan Parpol dapat membentuk tim untuk mengecek laporan atau dugaan kecurangan yang terjadi pada suara caleg perempuan.
“Ketika terbukti kecurangan, tim dari internal partai jangan bertindak berdasarkan perolehan suara semata sehingga menjadi Pengadilan Kalkulator, tapi pada penilaian adanya niat yang terstruktur, sistematis dan masif yang menyebabkan kerugian pada caleg perempuan harus ditindak tegas,” pungkas Melli Darsa. (BRH / RLS)
