ARCOM-MEDIA, Bandung. Federasi Mahasiswa Provinsi Jawa Barat (FMP Jawa Barat) akhirnya bersuara, menurut FMP Jabar, kenaikan harga pangan akhir-akhir ini sangatlah masif, terlebih kenaikan harga beras sebagai bahan pokok masyarakat Indonesia.
Lebih aneh lagi pasca pemilu (14 Februari 2024) trend kenaikan harga bukan hanya berlaku untuk beras, namun BBM, listrik dan tarif tol pun mengalami kenaikan harga.
Fenomena ini sangatlah mencekik masyarakat menengah ke bawah, belum lagi dalam beberapa minggu ke depan, menjelangi bulan puasa (Maret-April 2024) diperkirakan konsumsi bahan pangan akan lebih besar.
Khusus untuk kenaikan harga beras, bukan hanya karena adanya fenomena el nino yang beberapa bulan ini sedang terjadi, melainkan dampak pesta demokrasi yang sudah dilewati, namun menurut FMP Jabar, akibat kebijakan bansos (bantuan sosial) yang ugal-ugalan.
Kebijakan ini dikeluarkan tanpa memikirkan ketersediaan pasokan, jelas hal ini memunculkan dampak besar atas kelangkaan beras.
FMP Jabar dengan tegas mendesak Pemerintah dan mengajukan tiga tuntutan, Senin, (26/2/2024), di depan Gedung Sate, jalan Diponegoro Kota Bandung.
Arya Bimantara mewakili beberapa kampus swasta di Jawa Barat, didampingi Bani Rizki, dan Ahmad Sidik dalam tuntutannya menegaskan, pertama turunkan harga sembako, kedua tolak kenaikan tarif listrik, tol dan BBM, ketiga tolak Pilpres curang.
Lebih lanjut Arya Bimantara mengatakan, pihaknya mengemukakan argumen berdasarkan paparan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Ahmad Heryawan, bahwa kelangkaan dan mahalnya beras di pasaran selama beberapa bulan terakhir ini diduga akibat dari kebijakan bansos yang salah penerapan.
“Dampak nyata dari salah penerapan ini, Netty Prasetiyani mengkhawatirkan dapat lebih dalam menurunkan daya beli masyarakat terhadap bahan pokok,” ujar Arya Bimantara.
Menutup aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Arya Bimantara bersama FMP Jawa Barat mengecam keras atas keputusan politik pemerintah yang menghasilkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan.
“Seharusnya Pemerintah sudah memperhitungkan dan mempertimbangkan secara matang, bahwa keputusan politik tersebut seharusnya tidak merugikan pihak manapun,” kata Arya Bimantara.
“Pemerintah dengan segala kepakarannya harus mampu meminimalisir kemungkinan yang dapat mengorbankan kepentingan khalayak umum,” ujar Arya Bimantara.
“Dalam waktu dekat kami akan turun kembali, mengingatkan Pemerintah,” pungkas Arya Bimantara. (RED)
