ARCOM-MEDIA, Bandung. Proyek penataan kawasan Gedung Sate dan Gasibu kembali disorot tajam, kali ini, kritik datang tanpa tedeng aling-aling dari kalangan pelestari budaya yang menilai proyek yang di gagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau biasa di sapa KDM atau “Bapa Raja” di circlenya tersebut bukan sekadar bermasalah secara teknis, tetapi juga sarat cacat dalam transparansi dan arah kebijakan.
Bandung Heritage secara terbuka menuding proyek yang di gagas KDM atau Bapa Raja tersebut berjalan dengan cara yang “tidak jujur dan tidak transparan”, bahkan mendesak agar pengerjaan dihentikan sebelum kerusakan yang lebih besar terjadi pada kawasan cagar budaya nasional itu.
Ketua Bandung Heritage Aji Bimarsono menegaskan, pembangunan plaza di depan gedung ikonik tersebut telah melampaui batas kewajaran penataan ruang, Aji Bimarsono menyebut ada indikasi kuat perubahan konsep yang mengabaikan desain historis kawasan Gedung Sate.
“Ini bukan lagi sekadar penataan. Ini pergeseran serius yang berpotensi merusak keaslian kawasan,” tegas Aji, di acara Diskusi Rencana Pembangunan Plaza Gedung Sate Ditinjau dari sisi Arsitektur, Budaya, dan Landscape, Kamis, (23/4/2026), di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Jalan Perintis Kemerdekaan No.5, Kota Bandung.
Menurut Aji, sejak awal kawasan Gedung Sate dirancang dengan poros monumental barat–timur yang tegas, khususnya melalui koridor Jalan Diponegoro, namun intervensi pembangunan saat ini justru dinilai memutus struktur ruang tersebut.
“Begitu akses itu ditutup atau diubah, otomatis porosnya terputus, ini bukan sekadar perubahan kecil, ini merusak logika ruang yang sudah dirancang sejak awal,” tegas Aji.
Lebih jauh, Aji menilai persoalan ini menyentuh aspek fundamental pelestarian, yakni autentisitas, Aji mengingatkan bahwa status cagar budaya nasional bukan label kosong, melainkan komitmen untuk menjaga keaslian.
“Kalau nilai keaslian itu dikurangi, maka kita sedang menggerus makna sejarahnya sendiri,” kata Aji.
Namun kritik paling keras diarahkan pada proses kebijakan yang dinilai tertutup, minimnya akses informasi publik serta absennya diskusi terbuka dengan ahli dinilai sebagai indikasi kuat adanya pengambilan keputusan yang tidak akuntabel.
Bandung Heritage mempertanyakan peran ahli sejarah yang seharusnya menjadi garda depan dalam setiap intervensi di kawasan bersejarah, dalam praktiknya, pelibatan mereka diduga hanya formalitas.
“Kalau hanya dilibatkan di atas kertas, itu bukan pelestarian, itu pembenaran administratif,” ujar Aji.
Selain itu, konsep plaza yang diusung juga tak luput dari kritik, alih-alih memperkuat nilai sejarah, proyek ini dinilai terlalu mengejar estetika visual modern yang dangkal, kawasan bersejarah berisiko direduksi menjadi sekadar latar foto tanpa narasi.
“Ada kecenderungan menjadikan ini ‘instagramable’, tapi miskin makna, orang datang, foto, lalu pulang tanpa tahu sejarahnya,” ujar Aji.
Aji juga menyinggung bentuk komersialisasi terselubung yang tidak selalu berupa tiket masuk, melainkan eksploitasi visual demi kepentingan jangka pendek.
“Kalau orientasinya hanya visual dan daya tarik sesaat, itu sama saja menjual sejarah secara murah,” kata Aji.
Di tengah polemik ini, Bandung Heritage menegaskan tiga tuntutan utama: transparansi penuh dalam proses, akuntabilitas kebijakan, dan penghormatan mutlak terhadap keaslian kawasan.
“Jangan sampai pembangunan ini jadi contoh buruk, bagaimana warisan sejarah dikorbankan atas nama penataan,” pungkas Aji.
Polemik penataan kini melampaui soal desain plaza Gedung Sate, ini menjadi ujian serius bagi arah kebijakan Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menjaga sejarah dengan integritas, atau mengubahnya secara perlahan di balik jargon pembangunan.
Bandung Heritage pun mendukung apabila masyarakat melakukan Class Action maupun Petisi terhadap KDM guna menolak penataan, penyatuan Gedung Sate dan Gasibu (RED)
