ARCOM-MEDIA, Bandung. Aksi unjuk rasa yang digelar Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (LSM PEMUDA) di depan Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, jalan Asia Afrika, No. 79, Kota Bandung, Senin (18/5/2026), menjadi sinyal keras terhadap dugaan carut-marut tata kelola proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam aksi tersebut, LSM PEMUDA secara terbuka mendesak Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III, Muhtar Jalaludin, untuk mundur dari jabatannya karena diduga telah bertindak sewenang-wenang dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di wilayah Subang.
Ketua Umum LSM PEMUDA, Koswara Hanafi, menegaskan, pihaknya menemukan indikasi kuat adanya proyek yang dikerjakan tanpa mekanisme administrasi dan penganggaran yang sah.
Menurut Koswara Hanafi proyek pembangunan pelengkap jalan berupa saluran drainase dan trotoar di ruas jalan raya Subang tersebut diduga telah berjalan lebih dahulu tanpa melalui tahapan usulan, perencanaan, pengesahan APBD, hingga persetujuan DPRD Jawa Barat sebagaimana mestinya.
“Kami meminta Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Agung Wahyudi, untuk segera menghentikan proyek ilegal tersebut,” tegas Koswara Hanafi.
“Kami juga meminta Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III, Muhtar Jalaludin mundur dari jabatannya karena diduga kuat telah melakukan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power,” tegas Koswara Hanafi saat menyampaikan orasi di Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Jalan Asia Afrika No. 79, Kota Bandung.
Menurut Koswara Hanafi, proyek yang nilainya disebut mendekati Rp.1 miliar itu diduga merupakan “proyek siluman” karena tidak tercatat secara transparan dalam mekanisme anggaran daerah.
Koswara Hanafi bahkan menyebut proyek tersebut dikerjakan oleh penyedia jasa bernama Aam yang diduga memiliki kedekatan khusus dengan pejabat di lingkungan Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di tubuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sebab, dalam sistem pemerintahan yang sehat, setiap proyek infrastruktur wajib tunduk pada mekanisme perencanaan dan pengawasan yang ketat.
Mulai dari proses pengajuan program, penyusunan anggaran, pembahasan bersama legislatif, hingga pelaksanaan tender dan pengawasan pekerjaan.
Ketika proyek diduga dikerjakan tanpa prosedur tersebut, maka muncul dugaan kuat adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
LSM PEMUDA menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele, sebab, jika benar proyek dilaksanakan tanpa dasar administrasi yang jelas, maka hal tersebut dapat menjadi preseden buruk dalam tata kelola pembangunan daerah.
Lebih jauh lagi, kondisi semacam ini berpotensi membuka ruang bagi praktik kolusi, penunjukan langsung yang tidak transparan, hingga manipulasi anggaran.
“Kami tidak ada tawar-menawar lagi, hentikan proyek tersebut, kalau tetap berjalan, kami akan melaporkan persoalan ini ke Ombudsman dan Aparat Penegak Hukum, kami memiliki data lengkap dan siap mempertanggungjawabkannya,” ujar Koswara Hanafi.
Dalam aksi tersebut, perwakilan LSM PEMUDA sempat diterima oleh Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
Namun, Kepala Dinas Bina Marga maupun Kepala UPTD yang menjadi sasaran tuntutan disebut tidak berada di tempat karena sedang menghadiri agenda di Gedung Sate.
Sekdis Bina Marga berjanji akan mempertemukan LSM PEMUDA dengan pihak terkait pada kesempatan berikutnya.
Meski demikian, LSM PEMUDA memilih menghentikan aksi untuk sementara demi menjaga kondusivitas Kota Bandung.
Namun mereka memperingatkan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa lebih besar apabila tidak ada tindak lanjut konkret dari pihak dinas.
Polemik semakin memanas ketika dalam pertemuan tersebut, Sekdis Bina Marga disebut menyampaikan, proyek di Subang berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan EIGER atas instruksi Gubernur Jawa Barat, yang akrab disapa KDM, namun pernyataan itu langsung dipertanyakan dan dibantah LSM PEMUDA.
Koswara Hanafi mengungkapkan pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada bagian legal perusahaan EIGER.
Dari hasil komunikasi tersebut, menurutnya, pihak EIGER menyatakan bahwa dana CSR mereka bukan diperuntukkan bagi proyek jalan di Subang, melainkan untuk pembangunan 15 kios nanas di Subang.
“Artinya ada dugaan kebohongan publik yang disampaikan, kalau CSR EIGER bukan untuk proyek jalan, lalu dasar anggaran proyek tersebut apa? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” tegas Koswara Hanafi.
LSM PEMUDA juga menyinggung dugaan persoalan defisit anggaran dan kekurangan pembayaran kepada penyedia jasa yang terjadi di lingkungan Bina Marga Jawa Barat pada tahun 2025.
Mereka menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari pola pengelolaan proyek yang dianggap tidak disiplin terhadap mekanisme penganggaran.
“Ini cikal bakal persoalan tahun 2025, ada kekurangan bayar kepada penyedia jasa karena proyek-proyek ditunjuk langsung tanpa melalui pos-pos anggaran yang benar, ini menunjukkan tata kelola pemerintahan yang gagal di lingkungan Bina Marga Provinsi Jawa Barat,” ujar Koswara dengan nada keras.
Pernyataan tersebut tentu menjadi tamparan serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di tengah upaya pemerintah membangun citra reformasi birokrasi dan tata kelola yang bersih, munculnya dugaan proyek tanpa prosedur resmi justru dapat merusak kepercayaan publik.
Terlebih, sektor infrastruktur selama ini menjadi salah satu bidang yang paling rawan praktik korupsi karena melibatkan anggaran besar dan proses teknis yang kerap sulit dipantau masyarakat.
Pengawasan dari masyarakat sipil seperti yang dilakukan LSM PEMUDA menjadi penting sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan uang negara.
Namun di sisi lain, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membuka data dan menjelaskan secara transparan seluruh proses pelaksanaan proyek kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kecurigaan yang semakin luas.
Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat maupun Kepala UPTD Muhtar Jalaludin terkait tuntutan pengunduran diri dan dugaan proyek ilegal tersebut.
LSM PEMUDA menegaskan mereka akan terus mengawal seluruh proses ini dan memperluas pengawasan terhadap berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“LSM PEMUDA tidak pandang bulu, semua instansi kami awasi, dari pusat sampai daerah, kami akan terus konsisten mengawal pengalokasian keuangan negara agar tidak disalahgunakan,” pungkas Koswara Hanafi. (RED)
