ARCOM-MEDIA, Kabupaten Bandung. Kaukus Ketokohan Jawa Barat menggelar Sarasehan Kaukus Ketokohan Jawa Barat Mencermati 100 Hari Kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, bertajuk, “Populisme vs Profesionalisme, Antara Gebrakan dan Kontroversi”, Jumat, (30/5/2025), di Alam Santosa, jalan Pasir Impun Atas Seke Balingbing No. 5A, Cimenyan, Kabupaten Bandung.
Hadir dalam kegiatan Sarasehan Kaukus Ketokohan Jawa Barat, Koordinator Kaukus Ketokohan Jawa Barat Eka Santosa, Dosen Fisip Unpad Affan Sulaeman, mantan Wakil Bupati Bandung Deden Rukman Rumadji, Aktivis Dodi Permana, dan Aktivis Budaya Utun.
Koordinator Kaukus Ketokohan Jawa Barat Eka Santosa dalam paparannya mengatakan, penilaian terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM, harus ditempatkan dalam konteks sistem pemerintahan, bukan semata soal personal atau relasi privat.
Eka Santosa menambahkan, pihaknya mengkritik konten-konten digital yang diproduksi oleh tim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mencapai 20 orang, tim tersebut lebih banyak menyoroti sisi personal KDM ketimbang program-program pemerintahan Jawa Barat.
“Hal ini seolah-olah Diskominfo Provinsi Jawa Barat hanya menjadi Humas pribadi KDM dan bukan corong kemajuan Provinsi Jawa Barat,” tegas Eka Santosa.
Eka Santosa turut menyoroti narasi Jabar Istimewa yang belakangan dikampanyekan oleh KDM, konsep ini dianggap mengaburkan kerangka konstitusi dan mengarah pada upaya simbolik tanpa dasar legal yang kokoh, “Istimewa itu harus diukur dari data, struktur kewenangan, dan kebijakan, bukan sekadar jargon politik,” ujarnya, “Jadi KDM itu Raja atau Cepot? ” pungkasnya.
Dosen Fisip Unpad Affan Sulaeman menambahkan, tidak ada monopoli kebenaran dan kesalahan dalam demokrasi, menurutnya, kritik dan dialog menjadi niscaya di era desentralisasi yang memberi ruang kepada daerah untuk mengelola otonomi, “Jangan sampai kita kembali ke zaman feodal, di mana kekuasaan dipertontonkan dan kebijakan ditentukan sepihak,” ujarnya.
Affan Sulaeman menekankan perlunya struktur kebijakan yang berbasis data dan argumentasi teoritis, “Jangan sampai Gubernur menjadi one man show, keputusan publik tidak bisa hanya didasarkan pada popularitas, tapi harus mengakar pada kebutuhan riil masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya.
Sedangkan Aktivis Dodi Permana menyampaikan kekecewaan atas maraknya politik pencitraan yang dilakukan KDM yang dibungkus dalam konten-konten digital.
“Ada kecenderungan dominasi ala kerajaan, bahkan sepakbola pun ikut dijadikan oleh KDM sebagai alat kampanye identitas,” ujar Dodi Permana
Dodi Permana menilai, konten yang viral belum tentu mencerminkan kebijakan yang berdampak, Dodi juga menyampaikan kritik yang diarahkan ke DPRD Jawa Barat yang dianggap pasif dan kurang tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan, “DPRD Provinsi Jawa Barat jangan diam saja,” ujarnya.
Dodi Permana juga menyoroti penunjukan Mardigu sebagai Komisaris bank bjb, menurutnya, keputusan tersebut tidak transparan dan terkesan elitis.
Sedangkan Aktivis Budaya Utun menyuarakan krisis ekologis yang luput dari perhatian, menurutnya, indeks kualitas lingkungan hidup di Jawa Barat terus menurun, dengan masalah kronis seperti air bersih, udara, dan pengelolaan sampah, “KDM bicara solusi, tapi Sari Mukti sudah overload, ini fakta yang tak bisa dipoles dengan konten,” tegasnya.
Utun juga menyayangkan narasi kultural Sunda yang digunakan tanpa konteks mendalam, “Kalau Sunda itu eling, maka Gubernur Jawa Barat harus memberi contoh dengan bahasa dan kebijakan yang mencerminkan nilai itu, anak-anak jangan dibuat fobia oleh gaya komunikasi yang kasar dalam konten-konten KDM,” tegasnya.
Sarasehan Kaukus Ketokohan Jawa Barat menutup diskusi dengan harapan agar DPRD Provinsi Jawa Barat tidak terjebak dalam kenyamanan struktural, namun menjadi pelopor pengawalan kebijakan daerah.
Kaukus Ketokohan Jawa Barat berkomitmen merumuskan hasil diskusi menjadi rekomendasi strategis, bukan untuk menggulingkan kekuasaan, tetapi membangun kritik objektif yang bisa menjadi pemantik perbaikan tata kelola di Jawa Barat. sewa mobil drop off
Seratus hari pertama Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat telah membuka babak awal yang penuh dinamika. (RED / MRD)
