ARCOM-MEDIA, Kabupaten Bandung. Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) siap mendukung penuh program-program Presiden RI Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Hal ini diungkapkan Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Steven Samuel Lee Lahengko, didampingi Sekjen LAKRI Deky Palinggi, di sela-sela Rapat Pimpinan Terbatas LAKRI, Sabtu, (15/2/2025), di Sutan Raja Hotel and Convention Centre, Soreang, Kabupaten Bandung, turut hadir Pembina LAKRI, Aidil Fitri, S.H., yang juga Komisaris PT Angkasa Pura Support, anak perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero).
Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Steven Samuel Lee Lahengko, didampingi Sekjen LAKRI Deky Palinggi, menegaskan LAKRI saat ini adalah mata dan telinga Presiden RI Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Tentu saja LAKRI akan selalu berupaya bersih sebelum memberantas korupsi di Indonesia, pastinya kami selalu mengingatkan agar hati-hati tergoda korupsi, dan selalu mengingatkan agar jangan korupsi,” ujar Samuel.
Lebih lanjut Samuel mengungkapkan, Rapat Pimpinan Terbatas LAKRI dilaksanakan untuk konsolidasi organisasi dan menguatkan persaudaraan di tubuh LAKRI, “Kita harus selalu rukun, bila kita tidak bisa menolong, minimal kita tidak merepotkan orang lain,” ujarnya.
Samuel menambahkan, LAKRI akan menggelar LAKRI Award, “Kami akan memberikan penghargaan mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas, pastinya LAKRI merupakan lembaga independen yang akan terus menginvestigasi pihak-pihak yang melakukan korupsi, namun tetap kami berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Kejaksan Agung, dan Aparat Penegak Hukum lainnya,” tegasnya.
Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Steven Samuel Lee Lahengko mengungkapkan, LAKRI saat ini tengah menginvestigasi kasus korupsi di wilayah Palembang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, “Kami menindaklanjuti laporan masyarakat tentang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, yang kontraknya dilaksanakan perusahaan dari China, nilainya 10 triliun rupiah lebih, perusahaan itu menggunakan 38 km jalan melewati 6 Desa, dan jalan tersebut rusak parah, maka Negara dirugikan atas hal tersebut, belum lagi masuknya Tenaga Kerja Asing tanpa izin,” ujarnya.
“Hasil pantauan LAKRI, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, yang kontraknya dilaksanakan perusahaan dari China, baru terlaksana 60 persen, karena ada kebocoran, kami sudah sampaikan informasi ini kepada Mabes Polri, Kejaksaan, dan KPK,” ujar Samuel.
“Kerugian masyarakat bukan hanya kerusakan jalan, tapi dampak lingkungan, kerugian ekonomi, kerugian kesehatan masyarakat, bahkan masyarakat di 6 Desa tidak menerima CSR,” ungkap Samuel.
Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Steven Samuel Lee Lahengko di akhir paparannya mengungkapkan LAKRI saat ini tengah membidik kasus korupsi di Kabupaten Bandung, yang ke depan akan dipimpin Bupati Bandung terpilih Dadang Supriatna dan Wakilnya Ali Syakieb, “LAKRI menuju Indonesia Emas 2045, Bebas Korupsi,” pungkasnya. (RED)
