ARCOM-MEDIA, Kabupaten Bandung. Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu wilayah terpadat di Indonesia dengan lebih dari 49 juta penduduk, tengah menghadapi krisis sampah yang mendesak.
Setiap tahunnya, diperkirakan 6,15 juta ton sampah menggunung di seluruh provinsi ini. Ibu kota provinsi, Bandung, bahkan telah dinyatakan sebagai daerah darurat sampah, dengan 172 ritase truk sampah per hari yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.
Angka ini mencerminkan betapa seriusnya tantangan pengelolaan sampah yang dihadapi.
Data menunjukkan bahwa dari seluruh sampah yang dihasilkan di Jawa Barat, hanya sekitar 20% yang berhasil dikelola, sementara 80% sisanya berakhir di TPA, banyak di antaranya beroperasi sebagai tempat pembuangan terbuka.
Komposisi sampah didominasi oleh sampah organik dari sisa makanan (56%), diikuti oleh plastik (13%), dan kertas (11%). Selain itu, diperkirakan 416,47 ton/hari limbah B3 rumah tangga di Jawa Barat belum tertangani secara khusus, menambah kompleksitas masalah.
Permasalahan sampah yang tidak tertangani dengan baik membawa konsekuensi serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Polusi udara menjadi ancaman nyata akibat pembakaran sampah atau dekomposisi organik di TPA yang melepaskan gas berbahaya seperti metana dan karbon dioksida. Metana, gas rumah kaca yang sangat kuat, berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim.
Tidak hanya udara, air dan tanah juga tercemar. Limbah yang dibuang sembarangan dapat melepaskan bahan kimia berbahaya dan logam berat yang mencemari sumber air minum, merusak kehidupan akuatik, serta mengkontaminasi tanah sehingga tidak layak untuk pertanian. Sampah plastik, khususnya, terurai menjadi mikroplastik yang telah menyebar luas ke seluruh ekosistem, dari lautan terdalam hingga puncak gunung, mengancam satwa liar dan berpotensi masuk ke rantai makanan manusia
Insiden tragis seperti longsoran sampah di TPA Leuwigajah pada tahun 2005 yang menewaskan 157 orang, menjadi pengingat pahit akan bahaya pengelolaan sampah yang buruk.
Secara nasional, sistem informasi pengelolaan sampah (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 33,7 juta ton timbulan sampah pada tahun 2024, dengan 40,12% di antaranya tidak dikelola.
Akibatnya, sekitar 350.000 ton sampah plastik masuk ke lautan Indonesia pada tahun yang sama, yang 70% di antaranya berasal dari daratan.
Kerugian ekonomi dari sampah yang mencemari perairan, khususnya sektor maritim, kelautan, dan perikanan, diperkirakan mencapai Rp250 triliun.
Dampak pada kesehatan manusia pun tak bisa diabaikan, sumber air yang terkontaminasi dapat menyebabkan berbagai penyakit yang ditularkan melalui air.
Polusi udara dari insinerasi atau TPA yang tidak standar dapat memicu masalah pernapasan, kardiovaskular, dan bahkan kanker.
Kondisi tidak higienis di lokasi penumpukan sampah juga menjadi sarang bagi vektor penyakit seperti tikus dan serangga, meningkatkan risiko wabah penyakit menular.
Menyikapi urgensi ini, berbagai pihak terus berupaya mencari solusi. Salah satu inisiatif datang dari Universitas Telkom yang menyelenggarakan diskusi bertajuk, “Trash to Treasure: Inovasi & Kolaborasi untuk Strategi dan Solusi Berkelanjutan Sampah Universitas.”
Acara ini akan diadakan Rabu, (2/7/2025), di Ruang Green Orange, Gedung Bangkit, Universitas Telkom, Jalan Telekomunikasi No. 1, Terusan Buah Batu, Bandung, menghadirkan Urusan Lingkungan dan Sustainability,Tri Widarmanti, S.Mb., MM., dari Telkom University.
Kegiatan ini menunjukkan komitmen akademisi dalam berkontribusi mencari jalan keluar dari krisis sampah melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif.
Tema “Trash to Treasure” atau “Sampah Menjadi Harta” menekankan potensi besar sampah untuk diolah dan dimanfaatkan kembali, alih-alih hanya ditimbun.
Seperti diketahui, pengelolaan sampah berkelanjutan memerlukan pendekatan terpadu dari hulu ke hilir. Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi fondasi utama.
Meskipun “bank sampah” berbasis komunitas dan “rumah kompos” telah ada dan berkontribusi, cakupan pengelolaannya masih relatif kecil.
Oleh karena itu, diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dalam menegakkan segregasi sampah dari sumbernya, membuat kebijakan yang lebih kuat, mengalokasikan anggaran yang memadai, meningkatkan fasilitas pengumpulan, dan menerapkan sistem pengelolaan sampah padat (SWM) yang lebih maju.
Inisiatif ekonomi sirkular, di mana sampah dipandang sebagai sumber daya, juga menjadi kunci untuk masa depan yang lebih hijau.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan masalah sampah di Jawa Barat, khususnya Bandung, dapat teratasi.
Langkah-langkah inovatif seperti yang diusung oleh Universitas Telkom dan Gerakan Hejo melalui acara “Trash to Treasure” menjadi harapan baru untuk menciptakan solusi berkelanjutan dan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Saat sesi wawancara, Ketua Umum DPP Gerakan Hejo, Drs. Eka Santosa secara tegas mempertanyakan pernyataan Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman yang mengatakan Pemprov Jabar akan menggelontorkan anggaran Rp. 18 miliar untuk memperpanjang umur Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.
“Kami mempertanyakan untuk apa anggaran 18 miliar untuk TPA Sarimukti, karena hal itu hanya untuk memperburuk kerusakan lingkungan dan mengabadikan sindikasi persampahan yang dicurigai penuh dengan muatan kepentingan yang tidak jelas, dan mirisnya rakyat dikorbankan, ” tegasnya.
“Seharusnya sesegera mungkin TPPAS Legok Nangka segera dioperasikan, karena hingga saat ini masih mangkrak padahal sudah menghabiskan anggaran yang nilainya fantastis,” pungkas Eka Santosa. (RED)
