ARCOM-MEDIA, Bandung. Wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) menuai penolakan dari sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, aktivis lingkungan, dan pemerhati budaya Sunda.
Mereka mendesak pemerintah mengutamakan perlindungan habitat asli ketimbang mengambil langkah relokasi yang dinilai berisiko terhadap keberlangsungan satwa langka tersebut.
Bahkan, muncul usulan agar status Taman Nasional Ujung Kulon dikembalikan menjadi Cagar Alam Ujung Kulon sebagai langkah memperkuat perlindungan kawasan konservasi beserta seluruh ekosistemnya.
Aspirasi tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk “Rumah Kedua/Relokasi Badak Sunda dan Ancaman Wilayah Tambang” yang diselenggarakan Majelis Musyawarah Sunda (MMS), Sabtu, (21/11/2026), di Balai M Cafe, Jalan Arcamanik Endah Nomor 74, Kota Bandung.
Diskusi yang dikemas dalam agenda Ngopi Sore di Pasundan itu menghadirkan tiga narasumber, yakni Dr. Indra Perwira, SH., MH., pakar hukum tata negara dan lingkungan hidup, Wahyudin atau Iwank, Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat; serta Saprin, tokoh masyarakat Baduy Luar, diskusi dipandu Andri P. Kantaprawira, Ketua Badan Pekerja MMS.
Sekitar 40 pemangku kepentingan hadir dalam forum tersebut. Di antaranya Dr. Drs. Ernawan S. Koesoemaatmadja, M.Psi., Presidium MMS; Drs. Rully Alfiandy, Ketua Umum PP Angkatan Muda Siliwangi; Dr. Iwa Kusaeri, Wakil Ketua Daya Sunda, Topan Suranto, Sekjen DPKLTS; Ari Subagja Hussein, Ketua Majelis Adat Sunda, Yusuf Sumpena, Ketua Corong Jawa Barat, Dadang Utun Hermawan dari Sunda Kiwari, Iwan Hermawan dari P3I Jawa Barat, serta Prof. Dr. Anton Minardi, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pasundan.
Salah satu pokok kritik yang mengemuka adalah kecenderungan kebijakan konservasi yang lebih menitikberatkan pada pemindahan satwa dibandingkan pembenahan dan perlindungan habitat aslinya.
Para narasumber menegaskan, penyelamatan Badak Jawa tidak semestinya diterjemahkan sekadar sebagai upaya memindahkan satwa dari Ujung Kulon ke kawasan lain.
Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah memastikan habitat asli tetap aman, sehat, dan mampu mendukung keberlangsungan populasi badak.
Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi biasa, wilayah ini merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa yang keberadaannya sangat penting bagi kelangsungan salah satu spesies mamalia paling langka di dunia.
Wacana pembangunan rumah kedua atau habitat alternatif sebenarnya bukan gagasan baru. Konsep tersebut telah berkembang sejak sekitar 1980 dan secara ilmiah tidak serta-merta dapat ditolak.
Namun, penentuan lokasi harus didasarkan pada penelitian ilmiah yang komprehensif, kesesuaian habitat, serta kesiapan ekosistem.
Salah satu kawasan yang disebut dalam diskusi adalah Cikepuh karena dinilai lebih dekat dengan habitat asli Ujung Kulon.
Meski demikian, persiapan pemindahan membutuhkan prosedur panjang dan kajian mendalam, pengalaman kematian badak jantan produktif bernama Mosefa pada 2025 menjadi pengingat bahwa setiap tindakan terhadap satwa yang sangat langka harus dilakukan dengan kehati-hatian maksimal.
Para peserta juga mempertanyakan rencana pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, mereka menilai kawasan tersebut belum memiliki dasar kajian ilmiah yang memadai untuk dijadikan lokasi relokasi.
Karena itu, pemerintah diminta tidak terburu-buru mengambil keputusan strategis tanpa transparansi hasil penelitian dan pelibatan para ahli independen.

Persoalan lain yang menjadi perhatian serius adalah ancaman aktivitas pertambangan di wilayah Banten yang berpotensi bersinggungan dengan kepentingan perlindungan lingkungan dan ekosistem Ujung Kulon.
Para peserta menilai kawasan daratan dan perairan Ujung Kulon merupakan satu kesatuan ekologis yang tidak dapat dipisahkan.
Dalam diskusi tersebut turut disoroti surat Menteri Lingkungan Hidup, Ir. Jumhur Hidayat, M.Si., mengenai pelepasan perairan Ujung Kulon dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), serta pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bahwa tidak terdapat kegiatan usaha pertambangan di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Menurut forum tersebut, kedua pernyataan itu tidak boleh berhenti sebagai penegasan administratif semata.
Pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), didesak menerjemahkannya menjadi kebijakan konkret dalam desain tata kelola dan rencana pengelolaan wilayah pertambangan.
Sebab, ketidakjelasan batas dan kebijakan pemanfaatan ruang dapat membuka celah konflik kepentingan antara eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.
WALHI Jawa Barat juga memberikan perspektif kritis mengenai ancaman eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi merusak keseimbangan ekologis.
Masyarakat diminta mencermati rencana pengembangan wilayah usaha pertambangan dan mineral di Banten, termasuk apabila diarahkan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor pertambangan.
Pembangunan ekonomi, menurut pandangan yang berkembang dalam diskusi, tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan kawasan ekologis yang memiliki nilai konservasi tinggi.
Dari diskusi tersebut, para pemangku kepentingan merumuskan empat pemikiran penting sebagai bentuk aspirasi masyarakat sipil terhadap kebijakan konservasi Ujung Kulon.
Pertama, menolak rencana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya, rencana relokasi ke Alas Purwo dinilai belum memiliki landasan penelitian ilmiah yang memadai. Pemerintah diminta memprioritaskan penyelamatan populasi Badak Jawa melalui penguatan perlindungan habitat asli di Ujung Kulon.
Kedua, memasukkan kawasan laut sebagai satu kesatuan wilayah konservasi, kawasan perairan antarpulau dan semenanjung harus mendapatkan perlindungan yang terintegrasi dengan kawasan daratan. Pendekatan konservasi tidak boleh hanya melihat batas administratif, tetapi harus mempertimbangkan keterhubungan seluruh ekosistem.
Ketiga, mendesak pemerintah menetapkan program konkret pelestarian Ujung Kulon, program tersebut harus mencakup perlindungan habitat, pemulihan ekosistem, pengawasan kawasan, pencegahan perburuan, serta jaminan keberlangsungan populasi Badak Jawa secara terukur dan berkelanjutan.
Keempat, menuntut moratorium kegiatan budidaya di dalam kawasan konservasi, Pemerintah didesak menghentikan sementara kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam kelestarian habitat satwa dilindungi.
Saprin, tokoh masyarakat Baduy Luar, mengingatkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam.
Dalam perspektif kearifan masyarakat adat, alam bukan semata-mata objek yang dapat dieksploitasi demi kepentingan ekonomi, melainkan sumber kehidupan yang wajib dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Ujung Kulon memiliki makna khusus dalam pandangan spiritual masyarakat Baduy. Kawasan tersebut dikenal sebagai Sang Hyang Sirah, yang dipandang memiliki nilai sakral dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat adat.
Keberadaan Sasaka Domas serta kawasan Ujung Kulon menjadi bagian dari lanskap budaya dan spiritual masyarakat Baduy.
Dalam pandangan adat, merusak atau mengganggu kawasan yang dianggap sakral bukan hanya persoalan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut keseimbangan kehidupan manusia dan alam.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan nilai ekologis, sosial, budaya, dan spiritual masyarakat setempat.
Diskusi publik MMS juga mengangkat persoalan mendasar mengenai sinkronisasi kebijakan antarkementerian.
Perlindungan Ujung Kulon tidak cukup hanya mengandalkan pernyataan Kementerian Kehutanan atau Kementerian Lingkungan Hidup.
Diperlukan keselarasan kebijakan dengan Kementerian ESDM dan seluruh instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah daratan maupun perairan.
Apabila Ujung Kulon dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem, maka kebijakan tata ruang, konservasi, dan pertambangan juga harus mengacu pada prinsip perlindungan yang sama.
Di sinilah pemerintah dituntut menunjukkan keberpihakan yang jelas: apakah kepentingan konservasi benar-benar menjadi prioritas atau justru berpotensi dikalahkan oleh kepentingan eksploitasi sumber daya alam.
Usulan mengembalikan status Taman Nasional Ujung Kulon menjadi Cagar Alam Ujung Kulon pun perlu dikaji secara serius dari aspek hukum, ekologis, dan tata kelola konservasi.
Perubahan status kawasan tidak boleh hanya menjadi slogan, melainkan harus disertai kajian ilmiah dan konsekuensi kebijakan yang jelas.
Pada bagian akhir diskusi, Majelis Musyawarah Sunda menegaskan bahwa penyelamatan Badak Jawa harus berorientasi pada perlindungan habitat dan keberlanjutan ekosistem.
Forum juga menyinggung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
Namun, penerapan ketentuan pidana terkait pemindahan satwa harus merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk persyaratan, perizinan, dan pengecualian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Diskusi ini diharapkan menjadi awal konsolidasi gerakan masyarakat sipil, akademisi, organisasi lingkungan, tokoh adat, dan berbagai elemen masyarakat untuk mengawal kebijakan perlindungan Ujung Kulon.
Pemerintah diminta tidak mengabaikan aspirasi publik dan membuka ruang dialog yang transparan sebelum mengambil keputusan strategis terkait masa depan Badak Jawa.
Bagi Majelis Musyawarah Sunda, Badak Jawa bukan sekadar kekayaan hayati. Satwa endemik Indonesia tersebut merupakan warisan alam Nusantara yang keberadaannya menjadi tanggung jawab bersama.
Pesan yang disampaikan dalam forum tersebut tegas: penyelamatan Badak Jawa tidak boleh mengorbankan habitat aslinya, dan pembangunan tidak boleh menjadi pintu masuk bagi kerusakan ekosistem. (RED)








