ARCOM-MEDIA, Bandung. Jawa Barat mengambil langkah strategis yang ambisius untuk menjadi lokomotif pertumbuhan nasional, menargetkan pertumbuhan ekonomi regional sebesar 8 persen demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Target ini digulirkan dalam forum strategis Economics 360° Roundtable Discussions bertajuk “Jabar untuk 8 Persen Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045”, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/11/2025).
Saat ini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jabar berada di kisaran Rp.2.823 triliun, dengan target ambisius untuk melonjak menjadi Rp.4.000 triliun dalam lima tahun ke depan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan bahwa pencapaian ini memerlukan integrasi kebijakan yang solid dari berbagai tingkatan.
“Sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk mencapai target peningkatan PDRB secara berkelanjutan,” ujar Gubernur.
Aspek krusial dalam perumusan strategi ini adalah ketersediaan dan analisis data, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data yang akurat untuk memetakan sumber pertumbuhan dan merumuskan strategi.
Gubernur menambahkan bahwa seluruh perumusan data akan dilakukan secara detil, memastikan daerah tetap memiliki “banyak uang”, atau mandiri secara fiskal.
Target 8 persen pertumbuhan ekonomi Jabar ditopang oleh fondasi kebijakan fiskal yang efisien dan reformasi tata kelola.
Ketua Dewan Pembina BA Center, Burhanuddin Abdullah, menggarisbawahi perlunya reformasi tata kelola ekonomi daerah untuk mendorong produktivitas jangka panjang.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan pandangan filosofis mengenai belanja publik yang harus diubah dari sekadar kegiatan rutin menjadi investasi masa depan.
Setiap belanja daerah, yang saat ini banyak terkuras pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) semata, harus dioptimalkan untuk menimbulkan efek berganda (multiplayer effect) dan pertumbuhan.
“Pemimpin harus memiliki data analitik untuk memastikan setiap rupiah belanja menghasilkan dampak nyata,” tegas Gubernur.
Gubernur menambahkan, investasi fiskal juga penting, sejalan dengan tradisi kebudayaan Sunda bahwa “tempayan tidak boleh kosong,” yang merefleksikan pentingnya ketahanan ekonomi dan kesiapan menghadapi masa depan.
Keadilan fiskal menjadi isu sentral, Gubernur mengusulkan orientasi uang yang lebih berpihak pada daerah penghasil.
Desa penghasil pajak besar harus mendapatkan bagian yang setara dan menjadi makmur, melalui alokasi untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dalam jangka waktu 4 tahun.
Lebih inovatif, dana bagi hasil desa diusulkan menjadi penyertaan modal di bank daerah, yang harapannya akan menjadikan desa mandiri dan tidak lagi memerlukan bantuan dari kabupaten atau provinsi.
Target jangka panjang dari langkah ini adalah agar Jawa Barat dan Indonesia bisa sejajar dengan Tiongkok dalam hal kemakmuran dan kemandirian ekonomi.
Forum ini juga menyoroti peran penting konsumsi domestik, dunia usaha, dan reformasi lembaga keuangan daerah.
Gubernur secara khusus menyoroti Bank bjb meminta agar bank tersebut “mengurangi kenakalannya” dan berbenah untuk menjadi bank terkuat di Indonesia.
Sementara itu, aspek konsumsi domestik harus terpenuhi sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan, yang pada akhirnya akan menambah kualitas hidup masyarakat.
Namun, dicatat bahwa masalahnya adalah uang beredar tidak di masyarakat, melainkan hanya berputar “dari rekening ke rekening para pemodal.”
Gubernur melihat, ekonomi Jabar berkembang karena faktor kultur dan kekuatan circle, namun ada “culture yang harus dibenahi,” yaitu menghindari “besar pasak daripada tiang” atau gaya hidup konsumtif berlebihan.
Gubernur mencontohkan nilai-nilai ketahanan ekonomi dari ibunya yang menerapkan mandiri, yakni anak-anak tidak boleh lapar, seluruh halaman rumah dipenuhi tumbuhan dapur, tidak pernah tidur sore, dan anak selalu sarapan, nilai-nilai ini menjadi landasan etos kerja dan ketahanan ekonomi keluarga.
Utusan Khusus Presiden, Ahmad Ridha Sabana, menempatkan sektor kreatif dan digital sebagai penggerak penting dalam strategi nasional.
Sedangkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar, Eydu Oktain Panjaitan, menekankan bahwa efektivitas dan akuntabilitas belanja publik adalah pilar yang tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi.
Staf Ahli Menteri Koperasi, Rully Nuryanto, menyatakan bahwa revitalisasi koperasi modern akan menjadi tulang punggung partisipasi ekonomi warga dan pembiayaan produktif.
Gubernur juga memaparkan visi terobosannya dalam investasi sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur.
Program terobosan di sektor SDM adalah mendidik anak-anak kelas industri, membiayai sekolah mereka, dan merekrut mereka untuk pelatihan manajer.
Tujuannya adalah menciptakan manajer putera daerah yang akan menjaga daerahnya sendiri.
Dalam pembangunan infrastruktur Jabar, Gubernur berencana melibatkan mahasiswa teknik sipil dari Jawa Barat sebagai konsultan.
Hal ini bertujuan ganda, memastikan kualitas pembangunan dan sekaligus membantu mahasiswa membiayai kuliahnya agar tidak terbebani secara finansial.
Forum Economics 360 yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank bjb sebagai official sponsor ini menjadi wadah strategis untuk merumuskan langkah percepatan ekonomi Jabar.
Dengan kolaborasi antara OJK, BI, Pemprov Jabar, Bank bjb, HIPMI, dan dunia usaha, Jabar optimis dapat menciptakan ekosistem ekonomi terintegrasi yang mampu mencapai target pertumbuhan 8 persen, mendorong investasi, dan memperkuat UMKM, sebagai jalan tol menuju Indonesia Emas 2045. (BRH)
