ARCOM MEDiA, Kabupaten Bandung Barat. Pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di atas 5 persen belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Di tengah konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06 persen pada kuartal II 2026, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru masih menghadapi tekanan, mulai dari keterbatasan pembiayaan hingga perubahan pola konsumsi masyarakat.
Fenomena tersebut menjadi salah satu sorotan utama Presiden Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) Heppy Trenggono dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) ke-17 IIBF yang digelar di Lembang Asri Resort, Kabupaten Bandung Barat (KBB), 20–22 Agustus 2026.
Mengusung tema “Bela Indonesia, Beli Produk Indonesia”, Silatnas ke-17 tidak hanya menjadi momentum konsolidasi organisasi yang memasuki usia 17 tahun, tetapi juga ruang bagi IIBF untuk menyampaikan pandangan kritis terhadap kondisi perekonomian nasional.
Heppy Trenggono mengatakan, terdapat divergensi antara pertumbuhan ekonomi secara makro dengan kondisi yang dirasakan sebagian masyarakat dan pelaku usaha di tingkat bawah.
“Kredit perbankan melonjak tinggi untuk korporasi, sementara penyaluran ke UMKM hanya 0,12 persen, konsumsi meningkat, namun tabungan masyarakat justru merosot,” kata Heppy Trenggono, saat ditemui awak media, Kamis (20/8/2026), di Lembang Asri Resort, Kabupaten Bandung Barat.
Menurut Heppy Trenggono, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena pertumbuhan konsumsi tidak otomatis menunjukkan peningkatan daya beli yang merata.
“Masyarakat memang tetap berbelanja, tetapi perlu dilihat dari mana sumber pembiayaan konsumsi tersebut dan sektor usaha mana yang menikmati perputaran uang,” ungkap Heppy Trenggono.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam materi ekonomi IIBF, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen, di sisi lain, kredit perbankan secara keseluruhan meningkat sekitar 12,67 persen, sedangkan kredit investasi tumbuh sekitar 24,90 persen.
Sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan konsumsi juga menunjukkan pertumbuhan, antara lain restoran dan hotel sekitar 6,47 persen serta transportasi dan komunikasi sekitar 5,71 persen.
Pembayaran digital bahkan tumbuh sekitar 36,85 persen secara tahunan, menunjukkan aktivitas transaksi masyarakat tetap tinggi.
Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan pelaku UMKM dan ritel tradisional.
Heppy Trenggono menilai persoalan utamanya bukan sekadar apakah masyarakat masih melakukan konsumsi, melainkan ke mana uang tersebut mengalir dan siapa yang paling menikmati pertumbuhan ekonomi.
“Fenomena yang berbahaya adalah konsumsi naik, tetapi di tingkat bawah tabungan berkurang, tabungan masyarakat menuju titik nol,” ungkap Heppy Trenggono.
Heppy Trenggono menyinggung meningkatnya persoalan kredit macet yang mulai dirasakan sejumlah pelaku usaha, menurut Heppy, kondisi di lapangan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar kebijakan ekonomi tidak hanya berorientasi pada indikator makro, tetapi juga menangkap persoalan nyata yang dialami masyarakat.
Heppy Trenggono menegaskan, IIBF tidak ingin menjadi organisasi yang hanya memberikan kritik, terlebih menjadi bagian dari kepentingan politik tertentu.
Sebaliknya, IIBF ingin memosisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah yang memberikan masukan secara jujur berdasarkan kondisi yang dirasakan pengusaha.
“IIBF tidak akan pernah menjadi relawan siapa pun yang berkompetisi, tetapi IIBF akan selalu menjadi mitra pembangunan bagi pemerintah dengan cara memberikan masukan-masukan yang jujur,” tegas Heppy Trenggono.
Menurut Heppy Trenggono banyak persoalan ekonomi masyarakat yang tidak sampai kepada pemerintah, Heppy mencontohkan usaha kecil yang tutup sering kali tidak mendapatkan perhatian luas, berbeda dengan perusahaan besar yang ketika berhenti beroperasi langsung menjadi perhatian nasional, “UMKM tutup tidak ada yang tahu, Sritex tutup, se-Indonesia mengetahui,” ujarnya.
Karena itu, Heppy Trenggono berharap IIBF dapat menjadi salah satu saluran yang menyampaikan denyut perekonomian masyarakat kepada pemerintah secara objektif.
“IIBF menjadi denyut nadi pemerintah secara jujur. Banyak pesan tidak sampai ke pemerintah,” ujar Heppy Trenggono.
Heppy Trenggono juga mengingatkan kader IIBF agar tidak menjadikan kritik ekonomi sebagai alasan untuk mencaci pemerintah, “Saya tidak ingin kader mencaci pemerintah. Ini positioning yang harus diambil,” tegasnya.
Melalui tema “Bela Indonesia, Beli Produk Indonesia”, IIBF mendorong pengusaha untuk tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi sekaligus menjadi konsumen produk dalam negeri.
Gerakan tersebut, kata Heppy, bukan sekadar kampanye belanja produk lokal, melainkan bagian dari upaya memperkuat rantai ekonomi nasional agar perputaran uang lebih banyak terjadi di dalam negeri.
“Pengusaha IIBF didorong untuk sekaligus menjadi konsumen yang mengutamakan produk saudara sebangsa, sehingga roda ekonomi berputar di dalam negeri dan kesejahteraan terdistribusi lebih merata,” ujar Heppy Trenggono.
Menurut Heppy Trenggono, pertumbuhan ekonomi harus memiliki dampak nyata terhadap pembangunan bangsa, karena itu, IIBF berupaya membangun organisasi yang tidak hanya kuat dari sisi bisnis, tetapi juga memiliki karakter dan nilai.
Memasuki usia ke-17 tahun, IIBF menargetkan transformasi menjadi organisasi bertaraf institusional dan berskala internasional.
Heppy Trenggono mengatakan, perubahan tersebut akan dibangun melalui tata kelola yang lebih rapi serta metodologi organisasi yang jelas dan terukur.
“IIBF ini tempat pendidikan para kader, tempat kebangkitan para kader, kita punya metodologi yang mungkin tidak bisa dilihat di tempat lain, jadi kita buat tata kelola yang lebih rapi, metodologi yang lebih jelas,” kata Heppy Trenggono.
Heppy Trenggono menegaskan, IIBF harus menjadi organisasi modern yang tidak bergantung kepada figur pendiri, “IIBF harus tetap ada dan menjadi bagian pembangunan ekonomi,” ujarnya.
Ke depan, IIBF diharapkan memiliki kantor atau perwakilan di berbagai daerah, termasuk membuka jaringan di luar negeri, dengan demikian, keberadaan kader dan jaringan IIBF dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Heppy Trenggono juga menyoroti pentingnya karakter dan personal branding pengusaha, menurutnya, Indonesia tidak hanya membutuhkan pengusaha yang kuat secara ekonomi, tetapi juga memiliki akhlak dan adab, “Karakter penting, personal brand penting. Kita bangun akhlak dan adab,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya masuk ke pemerintahan, Heppy menyatakan tidak memiliki ambisi untuk menjadi menteri, “Saya tidak punya selera menjadi menteri, ditawari menjadi Presiden RI mungkin saya pertimbangkan,” ujarnya.
Heppy Trenggono menegaskan, fokus utamanya saat ini adalah memastikan IIBF memiliki energi dan kapasitas untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Panitia Pelaksana Silatnas ke-17 IIBF, Hanum Sujana, mengatakan keunikan IIBF dibandingkan organisasi pengusaha lainnya terletak pada pembentukan karakter pengusaha.
Menurut Hanum, IIBF tidak hanya mengajarkan keterampilan bisnis, tetapi juga membangun pengusaha yang kaya secara materi sekaligus bertakwa dan memiliki etika.
“Kita fokus membangun pengusahanya. Karena bisnis itu tidak akan melampaui pertumbuhan pebisnisnya. Kalau pebisnisnya bertumbuh, bisnisnya juga akan bertumbuh,” ujar Hanum.
Hanum mengungkapkan, IIBF memiliki anggota dan alumni yang tersebar dari Aceh hingga Sulawesi, dengan basis terbesar dan paling aktif berada di Jawa Timur dan Lampung.
Pembinaan dilakukan melalui lima sistem dukungan, yakni keluarga, guru bisnis, guru spiritual, rekan seperjuangan, dan kelompok mastermind.
Hanum mengatakan, sejumlah anggota bahkan datang dengan persoalan utang dalam jumlah besar dan kemudian mampu melakukan restrukturisasi hingga menyelesaikan kewajibannya setelah mendapatkan pembinaan serta dukungan ekosistem IIBF.
Sementara itu, Ketua DPW IIBF Jawa Barat Jaja Mujahid mengatakan minat pengusaha untuk bergabung dengan IIBF justru meningkat di tengah tekanan ekonomi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.
Menurut Jaja, persoalan yang dihadapi pengusaha cukup beragam, mulai dari pemasaran, permodalan hingga efisiensi produksi.
“Kendala utama yang dihadapi anggota pun beragam, mulai dari pemasaran, permodalan, hingga efisiensi produksi,” ujar Jaja.
Jaja mengajak pengusaha untuk tidak hanya mengeluhkan kondisi ekonomi, tetapi mencari solusi melalui kolaborasi.
“Ketika ekonomi lagi perlambatan, jangan berdiam diri, berkumpul itu menjadi sebuah solusi, karena ada transfer energi dan gagasan, keluar dari zona nyaman, mari kita diskusikan jalan keluarnya,” kata Jaja.
Program pembinaan IIBF Jawa Barat dilakukan setiap kuartal dengan berbagai materi, mulai dari how to be delivery, literasi keuangan hingga penguasaan bisnis, kegiatan tersebut berjalan berbasis komunitas dan bersifat sukarela.
Jaja berharap transformasi menuju visi Institutional Great Organization dapat membuat IIBF semakin kuat sebagai organisasi yang memberikan dampak sosial dan ekonomi.
Dengan demikian, Silatnas ke-17 IIBF tidak hanya menjadi forum konsolidasi internal, tetapi juga momentum untuk mempertegas posisi organisasi sebagai bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi nasional.
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya dirasakan merata, IIBF ingin memastikan suara pelaku usaha kecil tidak berhenti di ruang-ruang komunitas, tetapi menjadi masukan bagi pengambil kebijakan.
Sebab, bagi IIBF, ekonomi yang tumbuh bukan hanya soal angka, melainkan tentang seberapa jauh pertumbuhan tersebut mampu menciptakan kesejahteraan, memperkuat UMKM, menjaga daya beli masyarakat, dan menghidupkan kembali ekonomi dari akar rumput. (RED)
