ARCOM-MEDIA, Jakarta. Pembentukan Board of Peace (BOP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga kini masih menuai tanda tanya besar.
Lembaga tersebut dinilai belum memberikan kepastian nyata terkait terwujudnya perdamaian permanen maupun skema rekonstruksi bagi masyarakat Gaza, Palestina, pasca perang yang berlangsung hampir dua tahun.
Di tengah ketidakjelasan arah kebijakan global tersebut, kondisi warga Gaza justru semakin berada di titik kritis.
Krisis pangan, kesehatan, pendidikan, hingga hancurnya infrastruktur dasar membuat masyarakat sipil hidup dalam keterbatasan ekstrem.
Situasi ini mengetuk nurani sejumlah lembaga kemanusiaan di Indonesia untuk tidak menunggu hasil diplomasi elite dunia, melainkan segera mengambil langkah konkret.
Diinisiasi oleh Yayasan Kasih Palestina, sejumlah lembaga kemanusiaan seperti Yayasan Harapan Amal Mulia, Yayasan For Humanity, dan Yayasan Amal Bakti Dunia Islam (Abadi) berkumpul dalam sebuah diskusi terbuka bertajuk “Nasib Gaza Pasca Board of Peace” yang digelar di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Diskusi tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi langkah bersama dalam merespons kondisi Gaza pasca pembentukan BOP.
Direktur Yayasan Kasih Palestina, Nandang Cahya, menegaskan, kebutuhan warga Gaza bersifat mendesak dan tidak bisa menunggu proses politik internasional yang berlarut-larut.
“Sebagai lembaga kemanusiaan yang selama ini intens menyalurkan bantuan dari masyarakat Indonesia ke Palestina, kami berkomunikasi langsung dengan perwakilan masyarakat Gaza, fakta di lapangan sangat menyedihkan, mereka benar-benar membutuhkan bantuan sekarang juga,” ujar Nandang Cahya.
Nandang Cahya memaparkan, kerusakan Gaza telah mencapai skala masif. Sekitar 83 persen infrastruktur, mulai dari masjid, rumah sakit, sekolah, klinik, hingga permukiman warga hancur akibat perang berkepanjangan.
Untuk mengembalikan Gaza ke kondisi layak huni, para ahli memperkirakan dibutuhkan anggaran lebih dari Rp.1.100 triliun.
Namun hingga kini, kehadiran Board of Peace dinilai belum memberikan kejelasan terkait mekanisme rekonstruksi tersebut.
Bahkan, BOP masih menimbulkan polemik, terutama setelah Indonesia memutuskan bergabung dan menandatangani keikutsertaan dengan iuran sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp.17 triliun.
Meski menuai kritik, termasuk karena tidak dilibatkannya perwakilan Palestina dalam struktur BOP, Nandang menilai kehadiran Indonesia dan sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim tetap memiliki nilai strategis.
“Kami berharap kehadiran Indonesia bisa menjadi saluran aspirasi masyarakat Palestina, Pemerintah juga sudah menyatakan, jika BOP melenceng dari tujuan kemanusiaan dan perdamaian, Indonesia siap menarik diri, jadi kita kawal bersama, sambil terus membantu masyarakat Gaza agar tetap bertahan hidup,” tegas Nandang.
Kondisi darurat di Gaza juga disoroti Direktur Yayasan Harapan Amal Mulia, Agis Muhsin, menurutnya, masyarakat Gaza kini kesulitan memenuhi kebutuhan paling mendasar, seperti air bersih dan makanan.
“Banyak sumur pompa air yang sebelumnya dibangun untuk warga, kini dihancurkan, ladang-ladang pertanian pun rusak parah, ini membuat warga kehilangan sumber pangan,” ungkap Agis.
Agis Muhsin menekankan pentingnya membangun kembali sarana produksi pangan di Gaza agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan darurat.
Karena itu, Agis berharap kehadiran Indonesia di Board of Peace dapat membuka akses yang lebih cepat dan aman bagi penyaluran bantuan kemanusiaan.
Sementara itu, krisis kesehatan menjadi sorotan serius lainnya. Direktur Yayasan For Humanity, Rifky Abdullah, menyebutkan, selain puluhan ribu korban jiwa, terdapat ratusan ribu korban luka yang belum tertangani secara optimal.
Kondisi ini diperparah dengan buruknya sanitasi di hampir seluruh lokasi pengungsian, yang berpotensi memicu wabah penyakit.
“Bantuan kesehatan harus menjadi prioritas utama, jika Board of Peace ingin menghapus persepsi negatif dari masyarakat dunia, mereka harus hadir secara nyata dalam penanganan kedaruratan warga Gaza,” tegas Rifky.
Ketua Yayasan Amal Bakti Dunia Islam (Abadi), Lalu Lauhul Hamdi, menambahkan, sektor pendidikan juga tidak boleh diabaikan dalam proses pemulihan Gaza.
“Jangan sampai kehancuran ini merampas masa depan anak-anak Gaza. Sekolah adalah fondasi harapan mereka,” ujar Lalu Lauhul Hamdi.
Dari diskusi tersebut, seluruh lembaga kemanusiaan sepakat bahwa penanganan Gaza pasca perang membutuhkan pendekatan terpadu, mulai dari bantuan darurat, rekonstruksi infrastruktur, hingga pengawalan proses perdamaian yang adil dan inklusif.
Mereka juga mendesak agar Board of Peace benar-benar menghadirkan aspirasi masyarakat Palestina dalam setiap kebijakan yang diambil.
Sebagai bentuk komitmen nyata, para lembaga kemanusiaan tersebut sepakat membentuk sebuah gerakan bersama bernama Indonesia Gaza Inisiatif (IGI).
“IGI bukan lembaga baru, melainkan sebuah komunitas gerakan yang menyatukan tekad untuk segera beraksi membantu pemulihan Gaza,” jelas Hamdi, yang dipercaya menjadi koordinator IGI.
Hamdi menegaskan, IGI lahir dari aspirasi langsung masyarakat Gaza dan akan mengajak berbagai tokoh, lembaga kemanusiaan, serta masyarakat luas untuk bergabung dan bergerak secepat mungkin.
Dukungan terhadap inisiatif ini juga datang dari perwakilan Palestina, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Palestina di Indonesia, Shaker Abu Shukor, menyambut baik terbentuknya IGI.
“Masyarakat Palestina, khususnya di Gaza, sangat membutuhkan uluran tangan dari saudara-saudara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, kami berharap rekonstruksi melalui IGI dapat berjalan seiring dengan terwujudnya perdamaian permanen yang tidak mengabaikan aspirasi rakyat Palestina,” pungkas Shaker Abu Shukor.
Dengan lahirnya Indonesia Gaza Inisiatif, harapan baru pun tumbuh, bahwa di tengah ketidakpastian politik global, solidaritas kemanusiaan tetap mampu menjadi jembatan bagi pemulihan Gaza dan masa depan rakyat Palestina. (RED)
