ARCOM-MEDIA, Bandung. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PEMUDA (Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah) melayangkan kritik tajam terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM.
Dalam surat terbukanya, LSM PEMUDA mengingatkan bahwa jabatan Gubernur adalah mandat konstitusional, bukan sekadar mahkota kekuasaan, dan menuntut kembalinya fokus pada prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum.
LSM PEMUDA menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang kepala daerah tidak ditentukan oleh citra, konten media sosial, atau popularitas.
Amanat sesungguhnya tertuang jelas dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Menurut LSM PEMUDA, beberapa waktu terakhir, gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi justru menonjolkan pendekatan personalistik, feodalistik, dan karitatif, alih-alih pendekatan sistemik, partisipatif, dan konstitusional.
Narasi “Bapak Aing” dan “Raja” menciptakan jarak kekuasaan, LSM PEMUDA menyoroti narasi “BapakAing” dan “Raja” yang dinilai menciptakan jarak kekuasaan vertikal antara pemimpin dan rakyat.
Dalam demokrasi, pemimpin seharusnya menjadi pelayan, bukan raja, dan rakyat adalah subjek pembangunan, bukan objek kasih sayang.
Kebijakan Sepihak “Barak Militer untuk Anak Nakal” menurut LSM PEMUDA melanggar HAM, kebijakan kontroversial “Barak Militer untuk anak nakal” dikritik keras karena dianggap melanggar prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia.
LSM PEMUDA menegaskan, keputusan publik tidak bisa dibenarkan hanya karena “niat baik” jika mengabaikan undang-undang dan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.
Anggaran “Barak Militer” Tidak Transparan
LSM PEMUDA juga menyoroti ketiadaan transparansi anggaran untuk pembiayaan “Barak Militer” tersebut, yang dinilai melanggar prinsip undang-undang keterbukaan informasi publik.
Bantuan Personal Tidak Atasi Akar Kemiskinan Struktural
Praktik membagi-bagikan uang secara personal kepada orang miskin di depan kamera, meskipun tampak empatik, dianggap tidak menyentuh akar persoalan struktural kemiskinan.
LSM PEMUDA menekankan bahwa jutaan rakyat miskin di Jawa Barat membutuhkan kebijakan yang berkeadilan dan sistemik, bukan hanya bantuan sesaat.
LSM PEMUDA percaya bahwa masyarakat Jawa Barat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya menghibur, melainkan pemimpin yang membuat mereka berdaya.
Mereka mendambakan sistem pendidikan yang mencerahkan, akses kesehatan yang merata, pekerjaan yang layak, dan ruang demokrasi yang terbuka.
LSM PEMUDA menyerukan kepada Gubernur Dedi Mulyadi untuk:
– Meninggalkan pendekatan kekuasaan yang simbolik dan feodal.
– Kembali pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
– Melibatkan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
– Menggunakan kekuasaan untuk memperkuat sistem, bukan membangun kultus individu.
LSM PEMUDA menegaskan, sejarah akan mencatat siapa yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat, dan siapa yang hanya tampil untuk disanjung.
LSM PEMUDA berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih berada di sisi sejarah yang benar, sebagai pemimpin yang berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan kecerdasan bangsa. (RED)
