ARCOM-MEDIA, Jakarta. Kebijakan penyegelan puluhan tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor, oleh Kementerian Lingkungan Hidup (LH) menuai kecaman keras.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Gerindra, Mulyadi, lantang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, atas kebijakan yang dinilai “kurang tepat” dan memicu bencana ekonomi masyarakat.
Tuntutan keras ini dilontarkan Mulyadi setelah menyerap jeritan hati ratusan pelaku usaha yang tercekik oleh penyegelan tersebut.
Mulyadi menegaskan, kebijakan yang diambil Menteri Hanif telah menciptakan “dampak besar” dan merampas hajat hidup ribuan orang.
“Ribuan warga kehilangan pekerjaan, banyak yang dirumahkan, bahkan usaha mereka berhenti total akibat kebijakan ini,” ujar Mulyadi kepada wartawan, Jumat, (10/10/2025), di Jakarta.
Kekritisan Mulyadi bukan tanpa dasar. Penyegelan yang menyasar 33 unit usaha di atas lahan Kerja Sama Operasional (KSO) PT Perkebunan Nusantara (PTPN), termasuk 9 unit yang izinnya dicabut, berdampak domino yang menghancurkan.
Tidak hanya pengelola tempat wisata, sektor UMKM, hotel, dan restoran di kawasan Puncak ikut terkapar, “Pelaku usaha mengeluh karena omzet mereka turun drastis,” ujar Mulyadi.
Lebih lanjut Mulyadi memperingatkan bahwa kondisi ini akan menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, menimbulkan kerugian ganda bagi pemerintah daerah.
Mulyadi secara spesifik meminta atensi khusus Presiden Prabowo, Mulyadi mengungkapkan, kawasan Puncak dianugerahi potensi alam yang luar biasa, dan letaknya sangat dekat dengan kediaman pribadi Presiden di Babakan Madang.
Anggota DPR Dapil Kabupaten Bogor ini menekankan bahwa masalah ini adalah darurat kemanusiaan, bukan sekadar urusan izin lingkungan semata.
“Kami mohon perhatian Pak Presiden. Keluhan masyarakat sudah sangat memprihatinkan, mulai dari kesulitan ekonomi, meningkatnya potensi kriminalitas, hingga anak-anak usia sekolah yang terancam putus sekolah,” tegas Mulyadi, menyajikan potret suram dampak penyegelan di lapangan.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq sebelumnya bersikeras bahwa pencabutan izin dan penyegelan dilakukan karena pelaku usaha tidak menyesuaikan diri dengan perintah pembongkaran, menyusul temuan ketidaksesuaian dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan perlindungan lingkungan hidup.
Namun, Mulyadi menilai solusi yang ditawarkan Menteri Hanif terkesan “serampangan” dan hanya berfokus pada penindakan tanpa kajian mendalam terhadap nasib masyarakat.
Ketimbang penyegelan yang mematikan ekonomi, ia mendesak adanya solusi komprehensif yang tetap menjaga lingkungan sekaligus mengoptimalkan potensi wisata daerah.
Pertanyaannya kini, apakah Presiden Prabowo Subianto akan menanggapi desakan kritis dari kader partainya sendiri dan menghentikan kebijakan Menteri LH yang kini menjadi sorotan tajam karena dianggap membuat ribuan warga menjadi pengangguran mendadak? Rakyat Puncak kini menanti intervensi langsung dari Istana. (BRH)
