ARCOM-MEDIA, Bandung. Hasan Nasbi yang pernah memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), melontarkan peringatan serius soal ancaman perang modern yang tak lagi mengandalkan peluru dan meriam, melainkan pikiran manusia, hal ini diungkapkan Hasan Nasbi saat menjadi pembicara di Rapat Pimpinan (Rapim) Kodiklatad Tahun Anggaran 2026, di Gedung Mohammad Toha, Makodiklatad, Jalan Aceh No. 50, Kota Bandung, Rabu (4/3/2026), hadir Dankodiklatad Letjen TNI Mohamad Hasan, dan jajaran petinggi Kodiklatad.
Menurut Hasan Nasbi, hingga saat ini belum ada aturan setingkat undang-undang yang secara komprehensif mengatur perlindungan warga negara dari paparan berita bohong.
“Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat kerap menjadi sasaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang dirancang untuk memengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusan,” ujar Hasan Nasbi, “Ini bukan lagi sekadar perang opini, ini adalah medan pertempuran baru, pertempuran kognitif,” ujarnya.
Hasan Nasbi menyebut fenomena ini sebagai cognitive warfare atau perang kognitif, sebuah bentuk peperangan yang menyerang proses berpikir manusia, jika selama ini dikenal lima matra peperangan, darat, laut, udara, siber, dan luar angkasa, maka perang kognitif layak disebut sebagai matra ke-6.
“Perang ini sesungguhnya sudah berlangsung sejak zaman dahulu, dalam literatur klasik seperti buku tentang 36 strategi perang yang masih dipakai hingga kini, manipulasi persepsi dan penggiringan opini telah menjadi bagian dari taktik tempur,” ujar Hasan Nasbi.
“Senjata paling tua dan paling mutakhir itu adalah pikiran manusia, targetnya jelas, melumpuhkan cara berpikir, merebut persepsi, hingga membuat orang kehilangan semangat untuk melawan,” ujar Hasan Nasbi.
Lebih lanjut Hasan Nasbi mengutip prinsip klasik bahwa “tanpa berperang adalah seni tertinggi dalam berperang.”, dalam konteks modern, prinsip itu diterjemahkan melalui rekayasa informasi dan algoritma media sosial.
Jika dahulu isu disebarkan dari mulut ke mulut di pasar-pasar, kini cukup dengan “melempar” narasi ke media sosial, dalam hitungan detik, informasi benar maupun palsu menyebar melalui jaringan fiber optik yang kecepatannya melebihi kecepatan suara.
Hasan Nasbi menekankan bahwa di era algoritma, perang bisa didesain atau bahkan tidak perlu didesain secara konvensional, Big data dan kecerdasan buatan bekerja menyaring, menargetkan, dan menguatkan konten sesuai profil serta preferensi pengguna.
“Aplikasi media sosial hari ini sudah memakai algoritma sesuai kebutuhan, profil, dan keinginan pengguna, mesin dan robot bisa membully, bahkan AI punya akun media sosial,” ungkap Hasan Nasbi
Hasan Nasbi mencontohkan bagaimana individu seperti Ferry Irwandi sempat memicu kegaduhan yang berdampak pada institusi TNI dan Polri, terlepas benar atau tidaknya informasi yang beredar, dampaknya terasa nyata karena diperkuat oleh kerja big data dan algoritma.
Dalam sejarah modern, cognitive warfare juga dipakai dalam operasi militer, Hasan Nasbi menyinggung Operasi Badai Gurun yang dipimpin Amerika Serikat saat menghadapi Irak, serta dinamika konflik dengan Iran, dalam sejumlah operasi, persepsi lawan diarahkan untuk memperkirakan serangan dari satu arah, sementara strategi sebenarnya bergerak dari arah lain, “Bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat tetap menggunakan perang kognitif,” ujarnya.
Hasan Nasbi juga menyoroti kekhawatiran Amerika Serikat pada 2018 terkait potensi penyusupan algoritma dari luar negeri yang dapat memengaruhi opini publik dan proses demokrasi.
Hasan Nasbi mengingatkan bahwa manipulasi algoritma bukan sekadar teori, pada tahun 2017, ribuan akun palsu disebut berasal dari Myanmar untuk menyebarkan kebencian terhadap etnis Rohingya, narasi yang digerakkan melalui platform digital memicu sentimen negatif luas, bahkan mendorong dukungan terhadap tindakan kekerasan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa satu orang di balik meja, dengan akun palsu dan identitas samaran, dapat menciptakan kekacauan besar, Alter ego difasilitasi oleh teknologi, sementara arus informasi tak pernah berhenti.
“Cognitive warfare berjalan setiap detik, karena orang tidak pernah berhenti membuat berita di media sosial,” ungkap Hasan Nasbi.
Melihat ancaman tersebut, Hasan Nasbi menyarankan agar Komandan Kodiklatad mempertimbangkan pendidikan khusus tentang algoritma dan tata kelola informasi digital bagi prajurit TNI.
Menurut Hasan Nasbi, pemahaman tentang cara kerja algoritma penting agar aparat tidak mudah terpengaruh, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, serta mampu membangun “benteng kognitif Nusantara”.
Hasan Nasbi bahkan mengusulkan pengkhususan cabang kajian tentang cognitive warfare, agar prajurit tidak menjadi korban disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK), sekaligus mampu mencegah penyebarannya, “Ke depan, perang utama adalah perang kognitif, maka TNI harus memberi perhatian serius,” ujarnya.
Hasan Nasbi membandingkan Indonesia dengan Singapura yang menerapkan kebijakan satu orang satu akun media sosial berbasis identitas resmi.
Sementara Indonesia harus menghadapi populasi lebih dari 280 juta orang, belum termasuk akun luar negeri yang mengaku sebagai warga Indonesia.
Menurut Hasan Nasbi, tanpa regulasi kuat dan literasi digital yang memadai, masyarakat akan terus menjadi sasaran empuk manipulasi.
Perang kognitif bukan lagi wacana masa depan, perang kognitif hadir hari ini tanpa suara ledakan, tanpa asap mesiu, namun mampu memengaruhi arah kebijakan, memecah belah masyarakat, hingga mengganggu stabilitas negara.
“Benteng terkuat bangsa ini bukan hanya senjata, tetapi cara berpikir yang jernih, kritis, dan berbasis data,” pungkas Hasan Nasbi. (BRH)
