ARCOM-MEDIA, Bandung. Aksi sekelompok Bobotoh yang merayakan HUT Persib hingga menutup akses Jalan Layang Pasupati pada Sabtu malam, (14/3/2026) memicu kemacetan parah di sejumlah titik strategis Kota Bandung.
Kondisi tersebut bahkan sempat memicu ketegangan antara massa yang berada di jalan dengan para pengguna kendaraan yang terjebak di tengah kemacetan panjang.
Peristiwa yang terjadi sejak pukul 19.30 WIB itu berlangsung tanpa pengamanan aparat di lokasi utama, akibatnya, arus lalu lintas di jalur vital penghubung berbagai kawasan penting kota menjadi lumpuh total selama beberapa waktu.
Berdasarkan laporan pengguna jalan, massa Bobotoh berkumpul di atas jalan layang sambil menyalakan flare dan kembang api, sehingga menarik perhatian banyak orang sekaligus memperparah kondisi lalu lintas.
Asap flare yang membumbung di tengah kerumunan kendaraan menciptakan situasi yang tidak hanya macet, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara.
Penutupan jalan oleh massa menyebabkan arus kendaraan dari dua arah sekaligus mengalami kebuntuan.
Arah menuju Pasteur dan Gasibu sama-sama terhenti karena kendaraan tidak bisa bergerak, sementara itu, kendaraan yang hendak turun ke Cihampelas maupun menuju Tamansari juga tidak dapat melintas karena akses jalan tertutup massa.
Situasi ini membuat kendaraan saling menumpuk di jalur masuk dan keluar Pasupati.
Beberapa pengendara bahkan mengaku tidak bisa bergerak sama sekali selama cukup lama.
“Sempat hampir terjadi keributan antara pengguna jalan dengan massa di atas Pasupati, untung saja bisa dipisahkan oleh beberapa orang yang mencoba menenangkan situasi,” kata Rijal, salah seorang pengguna jalan yang berada di lokasi, “Nyaris chaos tadi, untung saja tidak sampai terjadi bentrok,” ujarnya.
Ketegangan itu dipicu oleh frustrasi para pengendara yang merasa akses jalan publik telah diambil alih oleh sekelompok massa tanpa koordinasi.
Yang paling disorot oleh pengguna jalan adalah tidak terlihatnya petugas kepolisian di atas Pasupati saat kejadian berlangsung.
Padahal, jalan layang tersebut merupakan salah satu jalur vital yang menghubungkan beberapa kawasan utama Bandung, termasuk akses menuju pintu tol Pasteur.
Ketiadaan aparat membuat situasi sempat nyaris tidak terkendali, massa bebas menutup jalan, sementara kendaraan terus berdatangan dari dua arah tanpa pengaturan lalu lintas.
Kondisi itu memperlihatkan betapa rapuhnya pengamanan di ruang publik ketika kegiatan spontan yang melibatkan massa terjadi tanpa koordinasi dengan aparat.
Dampak kemacetan tidak hanya membuat perjalanan tertunda, tetapi juga merugikan sejumlah warga.
Rijal mengaku gagal mengantar saudaranya ke travel di kawasan Pasteur karena terjebak kemacetan total di Pasupati, akibatnya, tiket perjalanan yang sudah dibeli terpaksa hangus, “Sudah mau antar saudara ke travel Pasteur, tapi terjebak macet total, akhirnya tiketnya hangus,” keluhnya.
Kasus seperti ini memperlihatkan bahwa aksi spontan di ruang publik bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat.
Peristiwa ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan fasilitas umum oleh massa untuk kegiatan yang tidak memiliki izin resmi.
Jalan layang Pasupati merupakan infrastruktur vital kota yang seharusnya tetap terbuka bagi masyarakat luas, terutama karena menjadi jalur penghubung cepat antara kawasan utara dan barat Bandung.
Ketika fasilitas publik tersebut digunakan untuk aktivitas massa tanpa pengaturan yang jelas, maka dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Sejumlah warga menilai kegiatan seperti ini seharusnya tidak mengganggu kepentingan umum, apalagi di jalur transportasi utama.
Insiden ini juga menimbulkan kritik terhadap koordinasi pengamanan dan manajemen lalu lintas di Kota Bandung.
Ketiadaan petugas kepolisian di lokasi pada saat kerumunan terjadi memperlihatkan adanya celah dalam sistem pengawasan ruang publik.
Padahal, aktivitas massa seperti konvoi, perayaan suporter, atau kerumunan spontan kerap terjadi di kota besar seperti Bandung.
Tanpa kesiapan aparat di lapangan, potensi konflik dengan pengguna jalan sangat mungkin terjadi.
Jika tidak segera dievaluasi, kejadian serupa bisa kembali terulang, bahkan berpotensi menimbulkan insiden yang lebih besar.
Kota Bandung sebagai kota besar dengan mobilitas tinggi membutuhkan pengelolaan ruang publik yang lebih disiplin.
Euforia kelompok tertentu di ruang publik tidak boleh sampai mengorbankan hak masyarakat lainnya untuk menggunakan fasilitas umum dengan aman dan nyaman.
Peristiwa di Pasupati pada Sabtu malam, (14/3/2026), menjadi pengingat bahwa ketertiban kota adalah tanggung jawab bersama, baik oleh masyarakat maupun oleh aparat yang berwenang.
Tanpa keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepentingan publik, ruang kota bisa berubah menjadi arena konflik yang merugikan semua pihak. (RED)
