ARCOM-MEDIA, Bandung. Sejumlah Ormas dan LSM melakukan aksi untuk memprotes sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, Kamis, (4/7/2024), di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Sejumlah Ormas dan LSM yang menggelar aksi di antaranya, Front Pembela Merah Putih (FPMP), Benteng Rakjat Depok (BENTROK), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), Gerakan Pemantau Korupsi Nepotisme (GPKN) dan Perwakilan Ormas di Kota Bandung & Kabupaten Bandung Barat.
Aksi digelar di depan Kantor Dinas Pendidikan Jabar, dilanjutkan di Gedung Sate, aksi ini mempersoalkan carut marutnya sistem PPDB khususnya di Kota Depok, di mana diindikasikan banyak kecurangan di jalur Zonasi, jalur Afirmasi KETM, dan Prestasi.
Koordinator Lapangan Aksi Akbar Husein mengatakan, banyak kecurangan, ketidakmampuan Dinas Pendidikan dalam mengelola sistem, serta tidak transparasinya penilaian dari jalur prestasi
“Contohnya di SMAN 4 Depok ada siswa yang 90 Meter dari sekolah dan banyak siswa miskin yang tidak di terima, ada apa ini?, sedangkan di jalur prestasi banyak atlet-atlet yang sudah berprestasi meraih mendali justru menelan pahit harus masuk sekolah swasta,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan pemerhati pendidikan Hadi Lesmana lewat sambungan telepon, “Hampir setiap tahun penerimaan siswa baru di tingkat SMA selalu bermasalah, ada apa ini?, kalau Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak mampu mengelola sistem, serahkan tata kelola SMA, SMK, SLB kepada Pemerintah Kota/Kabupaten, mereka lebih mengerti akan kebutuhan sekolah di wilayahnya masing-masing,” tegasnya.
Dikutip dari laporan yang masuk lewat Jaringan pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), pada Juni 2024, Kasus rutin PPDB penerimaan siswa baru yakni, manipulasi Kartu Keluarga (KK) di jalur zonasi dan mutasi, tipu tipu di jalur prestasi, titipan orang dalam, jual beli kuota kursi, hingga gratifikasi.
“Jauh dari Mimpi dan kenyataan mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berprestasi, tidak akan terwujud di mana attitude pengelola Lembaga pendidikan berjiwa korup, gelar, pangkat tanpa attitude tidak berarti,” ujar Hadi Lesmana.
Aksi protes ini ditujukan kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat Khususnya Plh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, M. Ade Afriandi akan carut marut dan ketidakmampuan Disdik Jabar dalam mengelola, menjalankan, memonitoring sistem PPDB, serta tidak mengerti kebutuhan PPDB di setiap daerah Kota/Kabupaten.
“Aksi ini sebagai awalan saja, minggu depan harinya masih kita diskusikan, kita akan melakukan aksi yang lebih banyak lagi,” pungkas Hadi Lesmana. (RED)
